Khidmatnya Hari Raya Idul Adha Di Desa Kesemen

Di Masjid Baitul Mutaqin di Rt.24,Rw.06 Cangkring Sari Kec. Sukodono, Kab.Sidoarjo  pada hari raya Idul Adha telah Menyebelih Hewan Qurban. Pada saat ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini telah menyelenggarakan pemotongan hewan kurban  3 ekor sapi dan 10 ekor kambing.

   

Hewan Qurban tersebut dipotong di sekitar Masjid Baitul Mutaqin setelah selesai melakukan solat Id, (5/10) selain disaksikan dan dihadiri oleh banyak orang, terutama mereka yang mengikuti sholat Ied, juga oleh semua Takmir Masjid dan Warga sekitar. Sebelumnya, Panitia telah membagi kupon untuk masyarakat yang membutuhkan dan harus ditukarkan pada saat pengambilan daging kurban” itu terkait cara distribusinya agar tertib.

   

Lebih lanjut Suyatna selaku ketua dan H. Saiful Zuhri ketua  pelaksanaan mengatakan dalam acara Idul Adha memang tidak membatasi pembagian daging kurban siapa saja boleh meminta daging kurban khususnya warga Kesemen dan sekitarnya

   

Sementara itu takmir Masjid Baitul Mutagin, HM.Sholikhin, HM. Subakir.BA, dan H.Agus Rido’i. S.pd didampingi oleh Seksi Pembanggunan Bahrul Mu’minin dan M.Dawam Huri mengatakan bahwa Masjid Baitul Mutaqin yang terletak di Desa Kesemen Rt.24 Rw,06 Kec. Sukodono. Kab. Sidoarjo ini  masih banyak membutuhkan uluran dari para Dermawan. “Karena Masjid kami masih belum selesai dan finisinya kurang 40 % mudah-mudahan dengan dimuatnya di Koran Sidik ini ada yang terketuk hatinya, “ harapnya. (Sidik nusantaran)

10-20 Tahun Lagi Indonesia Akan Alami Krisis Energi

Indonesia diperkirakan dalam kurun waktu 10-20 tahun akan terjadi krisis energi nasional. Tantangan-tantangan energi yang saat ini dihadapi pun sangat berat, maka itu perlu diantisipasi untuk menghindari krisis energi. Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengatakan, bahwa ada tujuh hal yang harus diperhatikan dalam energi nasional ini.

"Pertama, soal pertumbuhan. Bagaimana negara memenuhi pertumbuhan ekonomi yang masih di atas lima persen bagi masyarakatnya," ujarnya dalam pembukaan acara Skenario Bandung: Sketsa Energi Indonesia 2030, di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2014).

   

Sedangkan kedua, lanjutnya, adalah pemerataan. Menurut Nur, tidak seluruh wilayah Indonesia dapat memanfaatkan energi nasional. Selanjutnya adalah memilih sumber energi yang digunakan, yakni energi terbarukan atau tak terbarukan. Keempat, tambahnya, yakni teknologi yang digunakan untuk mengkonversi sumber energi menjadi energi modern. Pendanaan juga menjadi perhatian selanjutnya. Sedangkan perhatian keenam dalam energi nasional adalah harga.

   

Eksekusi menjadi perhatian energi nasional yang terakhir. Menurutnya, pengeksekusian energi nasional ini terganjal oleh perizinan. "Faktor koordinasi jadi yang utama dalam hal perizinan agar dapat mengeksekusi dengan cepat," pungkasnya.(Sidik nusantara)

“Megawati Saja Diundang Pelantikan Tidak Pernah Datang”

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan dilantik 20 Oktober 2014. Namun, beredar kabar, sejumlah tokoh politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan menghadiri pelantikan tersebut. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan meskipun undangan telah disampaikan, hal itu tidak menjamin semua tokoh politik tersebut akan hadir.

“Kalau undangan, semua diundang, waktu itu Ibu Megawati saja diundang dua kali Pak SBY jadi presiden diundang, tidak datang,” kata dia saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2014).    Fahri melanjutkan, sebagai panitia, memang sudah menjadi kewajiban MPR untuk mengajak tokoh-tokoh penting tersebut untuk hadir. Soal hadir atau tidak, itu dikembalikan ke pribadi masing-masing tokoh.

   

“Apakah mereka hadir, itu bukan urusan kami, masa maksa orang hadir, kita mempersiapkan mengundang semua tapi kita tidak tahu semua hadir (atau tidak),” tutupnya. (Sidik nusantara)

Jumlah Hakim Nakal di PN Surabaya Yang Dilaporkan Ke KY Makin Banyak

“Kenakalan” oknum penegak hukum juga menjalar sampai masuk ke ruang pengadilan dan merasuki hakim. Komisi Yudisial (KY) mengaku menerima banyak laporan terkait hakim nakal yang ada di Jawa Timur dan yang paling banyak adalah laporan hakim nakal di PN Surabaya. Asisten Kordinator KY Jatim, Ragil Kusnaningrini mengungkapkan "Kalau PN Surabaya jumlah pelanggarannya 75 persen dari pengaduan,"ungkap Ragil di PN Surabaya, (17/9/2014).

Sepanjang tahun 2014, terhitung mulai bulan Januari hingga September,  jumlah laporan hakim nakal di Jatim yang masuk ke kantong Komisi Yudisial (KY) meningkat drastis dibandingkan dengan tahun 2013. Berdasarkan data yang dimiliki KY, ada sekitar 26 hakim yang telah dilaporkan oleh masyarakat ke KY Jatim. Laporan tersebut Menyangkut Perilaku hakim (PH) dan pelanggaran hukum acara (PHA).

   

"Tahun 2013 ada 4 hakim yang dilaporkan ke kami, sedangkan sepanjang 2014, ada 26 laporan dari masyarakat terkait pelanggaran PH dan PHA,"jelas Ubed Bagus Razali, Asisten Koordinator  Komisi Yudisial (KY) Jatim. Selain dari laporan masyarakat, KY Jatim juga menemukan  13 hakim nakal  di Jatim yang telah dilaporkan ke KY Pusat."Yang 13 ini hasil dari laporan inisiatif KY Jatim," ungkapnya. (bj/SiarPos)

Jangan Sampai Ada Rawon Kuala Lumpur

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan penggalakan usaha kecil menengah (UKM) menjadi kunci penting untuk menghadapi Komunitas ASEAN yang akan dimulai tahun depan. Tatkala negara-negara ASEAN ibarat tanpa sekat dalam kegiatan ekonominya, Tri Rismaharini juga meminta agar pelaku usaha lokal menguasai bis-nis produk-produk lokal termasuk kuliner.

   

"Januari 2015 kita akan kedatangan tamu ASEAN kalau kita tidak siap maka kita ketinggalan. Jangan sampai makanan kita direbut orang lain," kata Tri Rismaharini di Convention Center Tunjungan Plaza, Surabaya,  (20/9/14). Hal tersebut disampaikan Tri Rismaharini di hadapan ratusan pelaku UKM yang mengadakan pameran mulai hari ini hingga besok, Minggu (21/9).

   

"Coba kemarin habis tari pendet, tari reog jangan sampai ada Soto Madura Penang atau Rawon Kuala Lumpur," kata dia lagi. Namun wali kota yang kerap dipanggil Risma itu mengatakan dia sendiri sudah mematenkan kuliner dan benda-benda yang secara warisan memang milik Jawa Timur.

   

Wali Kota Surabaya itu menambahkan, para usahawan harus mati-matian menghidupkan dan memajukan usahanya. "Kalau kita tidak siap mulai sekarang maka  makanan yang  maksudnya rezeki itu akan dimakan orang lain dan celaka kalau yang ambil itu orang luar," katanya. (bs)

Artidjo Ingin Tiap Koruptor Ajukan Kasasi ke MA

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar menginginkan setiap terpidana korupsi mengajukan kasasi. Artidjo akan memberikan hukuman berat karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak rakyat. "Mudah-mudahan maju. Maju ke  kamar pidana," kata Artidjo kepada wartawan di ruang kerjanya, Jakarta, (18/9/2014).

Baru-baru ini, Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Dalam putusan kasasinya, MA juga mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan publik.

"Saya kira korupsi itu secara umum ya korupsi kan kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat. Hak-hak rakyat itu hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak ekonomi itu dirampas koruptor apalagi koruptor itu memegang kekuasaan jabatan politik. Itu adalah mempergunakan kekuasaannya untuk melakukan transaksional untuk dapatkan imbalan. Ini kan jadi ironi bagi demokrasi. Rakyat mempercayai untuk memilih ini dipilih kok korupsi juga," beber Artidjo.

  

Kata Artidjo, generasi muda harus diselamatkan dari para koruptor untuk melihat masa depan yang lebih baik. Tercatat, MA telah mencabut dua hak politik yakni Lutfhi Hasan Ishaaq dan sebelumnya bekas Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Irjen Djoko Susilo yang juga dihukum 18 tahun penjara.

"Saya menerapkan ini supaya hukum itu memerankan fungsi protektifnya, perlindungannya bagi rakyat, bagi negara, bagi marwah martabat harga diri bangsa ini. Itu harus dilindungi supaya tidak seenaknya, supaya hukum di Indonesia bisa dikangkangi bisa lari," tegas Artidjo. Ditambahkannya, tidak semua koruptor perlu dicabut hak politiknya. Menurut dia, ka-lau korupsi biasa dan bukan pejabat pulik pencabutan hak politik tidak tepat. "Tergantung pertimbangan hakim," ujar alumni Universitas Islam Indonesia itu. (tri)

Kejaksaan Kediri Selidiki Penyalahgunaan Sewa Ruko Stadion Brawijaya

Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, menyelidiki dugaan penyalahgunaan uang sewa rumah toko di areal komplek Stadion Brawijaya, yang disinyalir tidak pernah disetorkan ke kas daerah. “Kami masih mengumpulkan barang bukti dan modusnya penyalahgunaan wewenang,” kata Kepala Kejari Kota Kediri Amiek Mulandari di Kediri, Jum’ at.

Selain menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang, kejaksaan juga menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan uang sewa ruko di Stadion Brawijaya tidak masuk ke kas pendapatan daerah. Saat ini, lanjut Amiek, pihaknya masih belum bisa menghitung jumlah kerugian dari kasus tersebut, namun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena kasus penyalahgunaan itu berlangsung sejak 2010 hingga 2014.

   

Dari informasi yang dihimpun wartawan, selama periode empat tahun tersebut, ada sekitar Rp625 juta uang hasil sewa ruko yang tidak disetorkan ke kas daerah. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, Kejaksaan Kediri sudah menetapkan seorang tersangka berinisial TW, yang merupakan mantan direktur BPR Kota Kediri. Tersangka sebelumnya juga pernah terlibat kasus pidana penggelapan.(Redaksi/SiarPos)